Produk hukum daerah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menarik perhatian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP menilai, produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah. Hal itu disampaikan Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti saat membuka Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Selasa (21/5).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono selaku perwakilan Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik juga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

Adhianti lalu mengajak Pemkab Klaten terlibat dalam upaya pengimplementasian perda ke daerah lainnya.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karena adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya dan BPIP menyampaikan apresiasi atas produk hukum tersebut, kami ingin berkolaborasi dengan Pemkab Klaten dalam implementasi perda tersebut, dan jika diberi kesempatan mari kita sama-sama bawa perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," kata Adhianti.

Dia berharap, kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP bekerja sama dengan Pemkab Klaten ini dapat memberikan gambaran terkait penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun oleh camat hingga lurah/kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," ujar Adhianti.