Sengketa Pemilu Banyak Terjadi di Papua Tengah Gegara Penyelenggara Tak Profesional?

jpnn.com - JAKARTA - Sengketa Pemilu 2024 dilaporkan banyak terjadi di Papua Tengah. Dari total 277 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, hampir sepuluh persen datang dari Provinsi Papua Tengah.

Papua Tengah merupakan provinsi baru hasil pemekaran bersama dua provinsi lain dari Provinsi Papua pada 2022. Yakni Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

Papua Tengah dimekarkan menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dengan ibu kota Nabire.

• Perang Bintang Tim Hukum pada Sidang Perkara PHPU di MK

Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK.

Untuk diketahui, hanya dua daerah di Papua Tengah yang melaksanakan pemilu secara langsung.

Selebihnya, sekitar enam daerah masih menggunakan sistem noken. Yakni, Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai dan Dogiyai.

• Pidato Anies di Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024: Singgung Keterlibatan Paman Gibran

Tak hanya itu, saat pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi kekerasan horizontal di mana terjadi saling serang dengan panah dan senjata tajam lainnya demi perebutan suara kelompok masyarakat tertentu.

Banyak warga tidak setuju pemilu menggunakan sistem noken.