ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 menyisakan banyak catatan yang harus diperbaiki. Hal itu tidak lepas dari kegagalan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk menghasilkan penyelenggara yang kuat.

“UU tersebut belum memiliki kekuatan untuk menolak kecurangan karena menghasilkan penyelenggara pemilu yang lemah, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP," ungkap politikus dari Dapil Kalimantan Timur 1 itu dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/uu-pemilu-lahirkan-penyelenggara-yang-lemah