NUSANTARA, KOMPAS.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, kepastian hukum hak atas tanah akan meningkatkan minat investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terutama menarik investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) yang menurutnya penting untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur.

"Tentu tidak selalu mudah, ada kondisi geografis dan juga ada masyarakat yang bermukim. Oleh karena itu, kami harus memastikan mana areal-areal yang sudah clean and clear, itu bisa segera digerakkan untuk investasi,” ujar AHY di Balikpapan, Minggu (11/8/2024).

Baca juga: Istana Garuda Siap Helat Sidang Kabinet Perdana di IKN

Upaya menarik investasi di IKN dilakukan pemerintah dengan mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta eksistensi masyarakat setempat, termasuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) untuk 2.086 hektar tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) IKN yang masih terus dilakukan.

Peran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan penyelesaian tanah ADP IKN, yaitu menyediakan data dan informasi penguasaan tanah masyarakat.

"Mekanisme PDSK ini sedang dicari jalan tengahnya, apa yang diharapkan masyarakat tapi juga tentu kembali, negara juga ada keterbatasan. Termasuk pemerintah juga ada koridor yang harus kita jaga. Sejauh ini terus berproses dan kita lihat saja, kita kawal, kami akan pantau terus,” pungkas AHY.