berlian 888 asia - Kirim Tim Khusus ke Ukraina, Inggris Ingin Pastikan Putin Membayar Dosa
2024-10-09 08:22:30
Kirim Tim Khusus ke Ukraina, Inggris Ingin Pastikan Putin Membayar Dosa-dosanya
Jumat, 29 April 2022 – 23:13 WIB![Kirim Tim Khusus ke Ukraina, Inggris Ingin Pastikan Putin Membayar Dosa-dosanya](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2022/01/22/menteri-luar-negeri-inggris-elizabeth-marry-truss-biasa-disa-uauj.jpg)
![Facebook JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-facebook.png)
![Twitter JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/img/share-tw-x-min.png)
![Pinterest JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-pinterest.png)
![LinkedIn JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-linkedin.png)
![Whatsapp JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-whatsapp.png)
![Telegram JPNN.com](https://www.jpnn.com/assets/medsos/i-telegram.png)
jpnn.com, LONDON - Otoritas Inggris pada Jumat mengatakan bahwa mereka sedang mengirim pakar untuk membantu Ukraina mengumpulkan bukti dan menuntut kejahatan perang, dengan satu tim akan tiba di Polandia pada awal Mei.
Ukraina mengaku sedang menyelidiki sekitar 7.600 kemungkinan kejahatan perang dan sedikitnya 500 tersangka menyusul invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari.
"Rusia membawa kebiadaban ke Ukraina dan melakukan kekejaman brutal, termasuk terhadap perempuan. Pakar Inggris akan membantu mengungkap kebenaran sekaligus meminta pertanggungjawaban rezim (Presiden Rusia Vladimir) Putin atas aksinya," kata Menteri Luar Negeri Liz Truss.
Baca Juga:- Dinas Keamanan Ukraina Memukuli Sekutu Putin
- Pembalasan Vladimir Putin: Wapres AS, Bos Facebook hingga Jurnalis Masuk Daftar Hitam
- Setelah Hubungi Presiden Ukraina, Jokowi Telepon Putin Malam-malam, Ada Apa?
Pengumuman itu disampaikan ketika Truss bertolak ke Den Haag untuk menemui Presiden Mahkamah Pidana Internasional Hakim Piotr Hofmanski dan mitranya dari Belanda Wopke Hoekstra.
"Tim khusus akan membantu pemerintah Ukraina saat mereka mengumpulkan bukti dan menuntut kejahatan perang dan akan melibatkan para pakar dalam kekerasan seksual terkait konflik," tulis pernyataan dari kementerian luar negeri. (ant/dil/jpnn)