Menteri Bahlil Bantah Perpanjang IUP Butuh Biaya Besar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan (IUP) terdapat biaya atau fee yang besar.

Bahlil bereaksi keras dituduh mematok tarif atau fee tinggi untuk pemulihan IUP yang telah dicabut tersebut.

Dia bahkan menantang balik pihak yang menuduh untuk membuktikannya.

• Kontrak IUPK PT Freeport Indonesia Bisa Berdampak Positif untuk Indonesia

Bahlil juga meminta siapapun pihak yang terbukti melakukan permainan izin tambang harus segera ditangkap.

“Dari mana itu? Siapa yang bilang? Dari mana kabarnya? Lapor ke polisi dan tangkap itu orang,” ungkap Bahlil dalam acara peresmian Pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), dikutip Kamis (29/2/2024).

Politikus Partai Golkar ini memastikan seluruh perizinan tidak dapat dipermainkan dengan pemberian uang pelicin atau amplop.

• Menteri Bahlil Sebut Pemerintahan Terpilih Tak Perlu Membentuk Tim Transisi

Dia pun meminta masyarakat apabila menemukan kejadian semacam itu untuk melapor kepada polisi atau kepadanya langsung.

“Enggak benar, mana ada. Sekarang urus-urus izin enggak boleh ada macam-macam amplop. Kalau ada yang kayak begitu, ada yang mengatasnamakan, lapor ke polisi. Kalau enggak, lapor ke saya,” tegas Bahlil