77betsports

minyak 2d togel - Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan Murah 

2024-10-06 18:01:54

minyak 2d togel,moyang 4d,minyak 2d togel
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan Murah 

Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan Murah 

Senin, 10 Juni 2024 – 14:58 WIB Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan Murah Facebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comGuru honorer dan ASN PPPK tolak Tapera. Ilustrasi. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Honorer dan ASN PPPK ramai-ramai menolak Tabungan perumahan rakyat (tapera).

Tapera dinilai menambah beban rakyat khususnya honorer dan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK).

"Jangankan honorer, ASN PPPK saja masih kesulitan ekonomi, apalagi kami ini dihitung sebagai pekerja baru alias nol tahun meskipun pengalaman belasan tahun," kata Ajun, pengurus ASN PPPK di Kabupaten Ponorogo kepada JPNN.com, Senin (10/6).

Baca Juga:
  • Menjelang Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Terbaru Verval Data Honorer

Dia menambahkan bukan hanya guru honorer maupun PPPK yang keberatan dengan Tapera. Tenaga kesehatan (nakes) juga demikian. Mereka mempertanyakan arah kebijakan Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 ini.

Masalah honorer puluhan tahun belum tuntas, tetapi malah membuat kebijakan aneh yang  akan membuat honorer menderita.

"Kami yang sudah diangkat ASN PPPK pun belum pulih dari penderitaan. Sebab, gaji yang diberikan pun banyak potongannya," ujar Ajun yang merupakan ASN PPPK nakes.

Baca Juga:
  • Dirjen Nunuk Ingatkan Guru & Tendik: ASN PPPK Bukan Zona Nyaman

Dia mempertanyakan ada apa dengan Jokowi yang di akhir masa jabatannya mengeluarkan kebijakan tidak berpihak kepada rakyat.

Ajun menegaskan nakes dan karyawan buruh menolak Tapera. Selama ini program tabungan perumahan yang berlaku bagi PNS dan saat pensiun tidak jelas dananya. Artinya pemerintah tidak pernah bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut.