NUSANTARA, KOMPAS.com - Target yang dibuat pemerintah untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan September 2024 pupus.

Ada pun pemindahan ASN ke ibu kota negara baru tersebut belum diatur dalam sebuah regulasi yang jelas.

"Belum ada Keppres (Keputusan Presiden) tentang pemindahan ASN ke IKN. Artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN bekerja di IKN, apakah nanti pakai surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja, itu sedang diatur," ucap Plt Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Ungkap Raja Juli, saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemberian tunjangan bagi ASN pioneer yang pindah ke IKN.

Raja Juli juga menegaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN tidak sekadar memindahkan orang dan barang.

"Karena ada aspek-aspek legal maupun aspek kemanusiaan yang harus kita pikirkan secara matang," lanjutnya.

Baca juga: Jelang Jokowi Ngantor di IKN, Istana Garuda Siap Difungsikan Kembali

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana memindahkan ASN ke IKN tidak segampang yang dibayangkan.

"IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah," kata Jokowi di Sidoarjo, Jumat (6/9/2024), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menuturkan, rencana memindahkan ASN mesti memperhatikan kesiapan rumah dan apartemen yang hendak ditempati beserta instalasi dasar seperti air dan listrik.

"Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap. Semuanya," ujar dia.

Jokowi pun mengakui bahwa pemerintah mesti memperhatikan kesiapan infrastruktur karena sebagian infrastruktur masih dikerjakan meski sebagian lainnya sudah siap.